PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ( MAKALAH ANALISIS KEBIJAKAN)

semoga bermanfaat  lur !!!!

langsung aja dilihat tuh yang cari bahan referensi hahahahah!!!

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK 1

Di Susun Guna Memenuhi Tugas

Mata Kuliah : Analisis Kebijakan

Dosen Pengampu :  Bp. MUSTAQIM

Oleh :

1.      Puji Rahayu                            (1403036015)

2.      Ardany Nuril F                       (1403036034)

FAKULTAS ILMU TARBIYYAH DAN KEGURUAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Studi kebijakan publik berusaha untuk meninjau berbagi teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik tersebut sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu.

Tahapan demi tahapan tersebut terangkum sebagai suatu proses siklus pembuatan kebijakan publik. Setiap tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik mengandung berbagai langkah dan metode yang lebih rinci lagi. Tahapan yang terdapat dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat serta konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya bagi para aktor pembuat kebijakan publik.

Makalah ini mencoba menguraikan berbagi tahapan yang terjadi dalam proses siklus perumusan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk memahami berbagai tahapan pembuatan kebijakan publik sehingga mempermudah untuk menganalisis masalah-masalah yang kompleks sehingga dapat dirumuskan ke dalam suatu kebijakan publik tertentu.

B.     Rumusan Masalah

1.             Bagaimana pembentukan kebijakan versus perumusan kebijakan?

2.             Bagaimana model-model perumusan kebijakan publik?

3.             Bagaimana tahap-tahap dalam perumusan kebijakan?

BAB II

PEMBAHASAN

A.    Pembuatan  kebijakan versus perumusan kebijakan

1.      Pengertian pembuatan kebijakan

Pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktifitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan difisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti : penyusunan anggota, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Dengan demikian sebuah kebijakan akan mudahdipahami apabila dikaji tahap demi tahap tersebut, dan menjadikan kebijakan yang bersifat publik akan selalu penuh warna, serta kajiannya amat dinamis.

Penetapan suatu kebijakan pendidikan merupakan salah satu tugas lembaga pemerintahan yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahannegara dan pembangunan bangsa dibidang pendidikan yang tidak dapat digantikan, dalam arti didelegasikan, dipindahkan atau diprivatisasikan kepada organisasi diluar pemerintahan.

2.      Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan haruslah bersifat cerdas, dalam arti kebijakan pendidikan tersebut harus mampu memecahkan problem pendidikan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada publik, baik dari segi manfaat, kualitas, maupun akuntabilitasnya. Disamping itu, kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah bersifat bijaksana, dalam arti tidak menimbulkan problematika pendidikan baru yang lebih besar dan lebih rumit dibandingkan problem pendidikan yang hendak diatasi atau dipecahkan. Kebijakan pendidikan yang dirumuskan juga hendaknya memberikan harapan baru bagi warga negara bahwa mereka dapat menjalani hari esok yang jauh lebih baik setelah kebijakan pendidikan itu diimplementasikan. Serta, kebijakan pendidikan yang dirumuskan haruslah mendorong produktivitas, kualitas dan perikehidupan bersama dalam bidang pendidikan secara efektif dan efisien.[1]

B.     Model-model Perumusan Kebijakan Publik

Menurut Thomas R.Dye (1995) ada 9 model dalam merumuskan kebijakan publik.

1.      Model Kelembagaan

Formulasi kebijakan dengan model ini bermakna bahwa tugas membuat kebijakan adalah tugas pemerintah (lembaga legislatif). Jadi apapun yang dibuat pemerintah adalah kebijakan publik. Dye membenarkan model ini karena 3 alasan :

a.       Pemerintah memang lembaga yang sah dalam membuat kebijakan

b.      Fungsi pemerintah universal

c.       Pemerintah punya hak monopoli fungsi pemaksaan

Kelemahan pendekatan ini adalah terabaikannya masalah lingkungan tempat diterapkannya kebijakan karena pembuatan kebijkan tidak berinteraksi dengan lingkungan.

2.      Model Proses

Politik adalah sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Proses yang diakui dalam model proses ini adalah sebagai berikut:

a.       Identifikasi Permasalah

b.      Menata Agenda Formulasi Kebijakan

c.       Perumusan Proposal Kegiatan

d.      Legitimasi Kebijakan

e.       Implementasi Kebijakan

f.        Evaluasi Kebijakan

3.      Model Kelompok

Model kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (equilibrium). Disini beberapa kelompok kepentingan berusaha mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif.[2]

4.      Model Elit

Berkembang dari teori elit masa dimana masyarakat sesungguhnya hanya ada dua kelompok yaitu kelompok pemegang kekuasaan (elit) dan yang tidak memegang kekuasaan. Kesimpulannya kebijakan yang muncul adalah bias dari kepentingan kelompok elit dimana mereka ingin mempertahankan status quo. Model ini tidak menjadikan masyarakat sebagai partisipan pembuatan kebijakan.

5.      Model teori Rasional

Pengambilan kebijakan berdasarkan perhitungan rasional. Kebijakan yang diambil adalah hasil pemilihan suatu kebijakan yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Disini terdapat cost-benefit analysis atau analisa biaya dan manfaat.

Rangkaian formulasi kebijakan pada model ini :

a.       Mengetahui preferansi publik dan kecenderungannya

b.      Menemukan pilihan pilihan

c.       Menilai konsekuensi masing masing pilihan

d.      Menilai rasio nilai sosial yang dikorbankan

e.       Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien

6.      Model Inkremental

Model ini adalah kritik dari model rasional, karena tidak pembuat kebijakan tidak cukup waktu, intelektual dan biaya. Dengan model pemerintah menurut dengan kebijakan dimasa lalu yang dimodifikasi.

Namun dari yang sudah terjadi pengambilan kebijakan masa lalu yang digunakan lagi justru berdampak negatif. Contoh kebijakan pemerintah tentang desentralisasi, kepartaian, Letter of Intent IMF, dan lainnya.

Kesimpulannya Kebijaka inkremental adalah berusaha mempertahankan komitmen kebijakan di masa lalu untuk mempertahannkan kinerja yang telah dicapai.

7.      Model Teori Permainan

Gagasan pokok dari kebijakan dalam model teori permainan adalah:

a.       Formulasi kebijakan berada pada situasi kompetisi yang intensif

b.      Para aktor berada dalam situasi pilihan yang tidak independent ke dependen. Kunci memenang kebijakan dalam model ini adalah tergantung kebijakan yang tahan dari serangan lawan bukan yang paling optimum.

8.      Model Pilihan Publik

Model ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Secara umum model ini adalah yang paling demokratis karena memberikan ruang yang luas kepada publik untuk mengontribusikan pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan. Namun terkadang kebijakan yang diambil adalah kepentingan dari pendukung suatu partai maka dari itu pemuasan yang diberikanpun hanya sepihak yaitu pada pemilih.

9.      Model Sistem

David Easton model sistem secara sederhana dapat dilihat seperti input-proses-output. Kelemahan Model sistem adalah keterfokusan hanya pada apa yang dilakukan pemerintah namun lupa tentang hal yang dilakukan pemerintah.

C.    Tahap-tahap dalam perumusan kebijakan

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn adalah sebagai berikut:

1.      Penyusunan Agenda (Agenda Setting).

Penyusunan agenda (Agenda Setting) adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

2.      Formulasi Kebijakan (Policy Formulating).

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3.      Adopsi/ Legitimasi Kebijakan (Policy Adoption).

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Dukungan untuk rezim cenderung berdifusi - cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota mentolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4.      Implementasi Kebijakan (Policy Implementation).

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

5.      Penilaian/ Evaluasi Kebijakan (Policy Evaluation).

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.[3]

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Pembuatan kebijakan merupakan proses politik yang berlangsung dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan politik, dimana aktifitas politis ini dijelaskan sebagai proses pembuatan kebijakan, dan difisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung satu sama lainnya, diatur menurut urutan waktu, seperti : penyusunan anggota, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Menurut Thomas R.Dye (1995) ada 9 model dalam merumuskan kebijakan publik: Model Kelembagaan, Model Proses, Model Kelompok, Model Elit, Model Teori Rasional, Model Inkremental, Model Teori Permainan, Model Pilihan Publik, Model Sistem.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.

B.     Saran

Ada sebuah pepatah yang mengatakan ‘’ tidak ada gading yang tak retak”. Karena itulah penulis senantiasa menyadari bahwa begitu banyak kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam makalah ini. Maka dari pada itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian agar kedepannya penulis bisa berusaha menjadi lebih baik lagi.

---

[1] M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 63

[2] http://kuliahadministrasinegara.blogspot.co.id/2013/12/model-perumusan-kebijakan-publik.html

[3]William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998, Hal: 24

    

DAFTAR PUSTAKA

M. Hasbullah, Kebijakan Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2015.

William Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1998.

http://kuliahadministrasinegara.blogspot.co.id/2013/12/model-perumusan-kebijakan-         publik.html